“Yang paling penting sekarang, bagaimana kita optimalkan BUMD yang sudah ada. Jangan sampai kita membentuk perusahaan baru, tetapi yang sudah ada belum maksimal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku, pihaknya telah menyampaikan agar rencana pembentukan lima BUMD yang sebelumnya diwacanakan dapat dipertimbangkan kembali.
Dari lima rencana tersebut, kata dia, baru dua sektor yang mendapat persetujuan untuk diteruskan dalam usulan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni sektor perikanan serta energi dan pertambangan.
Namun, persetujuan untuk mengusulkan kedua sektor tersebut tidak serta-merta berarti DPRD menyetujui pembentukan perusahaan baru tanpa kajian lebih lanjut.
Menurut Wajo, pemerintah daerah perlu melakukan kajian menyeluruh terkait model bisnis, kebutuhan modal, prospek usaha, hingga kemungkinan mengintegrasikan bidang usaha tersebut ke dalam BUMD yang telah tersedia.
“Komisi III tetap meminta supaya rencana ini dikaji ulang. Kita harus lihat dulu model bisnisnya, ruang lingkup usahanya, kemudian kemampuan daerah untuk memberikan penyertaan modal,” jelasnya.
Potensi Besar Tak Harus BUMD Baru
Wajo mengakui sektor perikanan maupun energi dan pertambangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Maluku. Namun, potensi tersebut tidak otomatis menjadi alasan bagi pemerintah untuk membentuk badan usaha baru.









