“Pembangunan bandara yang luar biasa, pembangunan jalan tol yang luar biasa, APBN yang dimanfaatkan luar biasa besarnya untuk contohnya kereta cepat, dan lain sebagainya,” kata Irine.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan sejumlah wilayah di Indonesia Timur, termasuk Maluku Utara.
Ia mengatakan sebagian wilayah masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur yang memadai.
“Sementara kita di Maluku Utara, di Indonesia Timur, dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia lainnya, kita itu baru dalam taraf pemenuhan dasar infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Menurut Irine, kebutuhan tersebut mencakup konektivitas jalan dan jembatan hingga sarana pendidikan.
“Jembatan masih banyak yang belum tersambung, jalanan masih belum tersedia secara keseluruhan untuk melayani seluruh masyarakat, dan juga sekolah, dan lain sebagainya,” katanya.
APBN dan Program Daerah Harus Saling Mengisi
Karena itu, Irine menekankan pentingnya kesinambungan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun serta menjalankan program pembangunan.
Ia mendorong agar pemanfaatan APBN dapat disinergikan dengan program pemerintah daerah sehingga kebutuhan infrastruktur dasar di Maluku Utara dapat ditangani secara bertahap dan sesuai kebutuhan masyarakat.









