Porostimur.com, Ambon – Pemerintah daerah di wilayah kepulauan dinilai membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan afirmatif untuk menjawab kompleksitas tantangan pembangunan yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, saat menjadi narasumber dalam diskusi panel bertema “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura, Kamis (18/6/2026).
Forum akademik tersebut dihadiri dosen, mahasiswa, peneliti, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pembangunan di Maluku.
Tantangan Khas Daerah Kepulauan
Dalam pemaparannya, Ronald menekankan bahwa karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menuntut pendekatan tata kelola pemerintahan yang berbeda dari wilayah daratan.
Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional yang seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah yang tersebar.
“Pembangunan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi geografis. Pemerataan pelayanan publik tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan konvensional, tetapi harus didukung oleh kebijakan afirmatif,” ujarnya.
