“Ini tentu jadi perhatian, karena dana desa seharusnya dikelola oleh perangkat resmi, bukan oleh orang luar yang tidak memiliki legalitas,” kata salah satu sumber di lingkup Pemkab Halmahera Selatan.
Kejari Halsel memastikan akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum ini secara terbuka dan transparan. (Amirudin Irsad)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
