Namun, penyertaan nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak diakomodir dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidan Korupsi (Tipikor) Jakarta.
“Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam putusannya tidak mengakomodir dalil penuntut umum termohon,” ucap Iskandar Marwanto.
Bantahan Cak Imin
Sosok Muhaimin berulang kali muncul dalam persidangan kasus kardus durian. Namanya kerap disebut dalam rekaman pembicaraan pihak-pihak yang terlibat kasus ini. Namun, Cak Imin, begitu Muhaimin biasa disapa, selalu membantah dirinya terlibat.
Imin mengaku tak tahu menahu soal pemberian commitment fee dari Dharnawati ke dua anak buahnya dalam proyek PPID Transmigrasi.
“Sama sekali tidak pernah. PPID pun kita tidak tahu, apalagi fee,” kata Imin saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang Dadong Irbarelawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, 20 Februari 2012.
Muhaimin juga mengaku tidak tahu soal dana PPID Transmigrasi. Ia menyatakan tidak pernah mengajukan anggaran tersebut. Sepanjang 2011, Ketua Umum PKB itu menyebut hanya pernah mengajukan dana tambahan melalui APBN-Perubahan.
“Saya baru tahu DPPID sejak peristiwa ini, akhir Agustus, yang sebetulnya, sebelumnya saya tidak mengetahui apa yang disebut DPPID. Anggaran dan kewenangan tempat penganggarannya, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Keuangan,” kata Muhaimin saat itu.
