Porostimur.com, Piru – Minyak tanah (mitan) disebut tersedia dalam rantai distribusi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Namun di tingkat masyarakat, bahan bakar bersubsidi itu justru sulit ditemukan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: jika stok tersedia dan pangkalan resmi telah ditetapkan, di mana sebenarnya minyak tanah itu berakhir?
Persoalan ini mencuat setelah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Kabupaten SBB Abidin Papalia, mengakui adanya persoalan dalam distribusi minyak tanah yang diduga melibatkan oknum agen maupun pangkalan.
Pengakuan itu disampaikan Abidin saat diwawancarai Porostimur.com di Kantor DPRD Kabupaten SBB, 2 Agustus 2026.
Menurut Abidin, kelangkaan minyak tanah yang dirasakan masyarakat tidak semata-mata disebabkan persoalan ketersediaan stok. Ada dugaan permainan dalam rantai distribusi yang menyebabkan minyak tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru dijual dalam jumlah besar kepada pihak yang bukan konsumen penerima di wilayah tersebut.
Jika praktik itu benar terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal pasokan, melainkan menyangkut bagaimana minyak tanah bersubsidi tersebut diawasi sejak keluar dari agen hingga sampai ke tangan masyarakat.
