Kejati Malut Didesak Periksa Boss PT. Intimkara

oleh -213 views
Link Banner

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) didesak segera memeriksa Bos PT. Intimkara dan Kepala Satker Wilayah II Maluku Utara, terkait adanya indikasi dugaan korupsi anggaran Reservasi Rekonstruksi Jalan Kabupaten Halmahera Barat-Halmahera Timur, Kao-Sidangoli-Boso-Dodinga-Bubaneigo-Ekor dengan Sumber anggaran APBN Tahun 2018 Senilai Rp. 49 miliar lebih.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lenbaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan Asia Jaya (MAJ) Sudarao Manan kepada media pers mengatakan, paket Rerservasi Rekonstruksi Jalan Kabupaten Halmahera Barat-Halmahera Timur, Kao-Sidangoli-Boso-Dodinga-Bubaneigo-Ekor dengan nomor kontrak HK.02.03/BPJN.XVI/498678/PPK.2/MU/2018/PKT.11, di kerjakan pada 5 Febuari 2018.

Lokasi Provinsi Maluku Utara  dengan penyedia jasa PT.Intimkara, dengan nilai kontrak Rp,49.061.000.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Konsultan perencanaan PT.Disiplan Consult telah melanggar Ketentuan Pasal 1  Perpres 4/2015, dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Baca Juga  Kalamata


Menurut Sudarso, untuk pekerjan jalan di wilayah Halmahera Timur tersebut ternyata hanya sedikit badan jalan yang di lakukan perbaikan, bahkan material Pasir yang di gunakan adalah penggalian tebing disamping Desa Tomares,” uucapnya.

Sudarso mwngatakan, Bos PT. Intimkara dan Kepala Satker Wilayah II Maluku Utara, disinyalir melanggar Peraturan Presiden, Nomor: 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden, Nomor: 35 Tahun 2011, tentang: Perubahan Atas, Peraturan Presiden, Nomor: 54 Tahun 2010, tentang: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden, Nomor: 70 Tahun 2012, tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian diubah lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden, Nomor: 54 Tahun 2010, tentang: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan terkahir, diubah dengan Peraturan Presiden, Nomor: 4 Tahun 2015, tentang: Perubahan Keempat Atas, Peraturan Presiden, Nomor: 54 Tahun 2010, tentang: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca Juga  Kementerian LHK Bongkar Penyelundupan Kayu Ilegal Asal Hutan Maluku di Sikka NTT

Oleh sebab itu, DPD Macan Asia Jaya mendesak Kasatker wilayah l dan Kastker mengevaluasi PPK yang gagal dalam mengawal proyek jalan dan jembatan di Maluku Utara.

Sudarso juga mendesak Kepala Balai wilayah Maluku dan Maluku Utara segera Mengevalusai maupun Mencopot Kastaker wilayah ll dan PPK Halmahera ll yang gagal dalam melaksnakan tugas dalam mengawal jalan dan jembatan di Maluku Utara.

Sudarso Manan juga medesak Kejati Maluki Utara, until segera memanggil dan Memeriksa Kasatker dan PPK Wilayah  ll atas pembngunan ruas Jalan tahun Angggaran 2017-2018 dalam Konstruksi fisik dinilai bermasalah.

Kejati diminta segera memanggil dan memeriksa kontraktor pelaksana, pembangunan supervisi jalan Sidangoli-Ekor atau Halbar-Haltim dengan rekanan PT. Intimkara senilai Rp. 49 Miliar lebih yang diduga bermasalah. (red)

Baca Juga  Alkatiri Harap Proyek Air Bersih Dikelola Secara Profesional