Edward Kaban menambahkan, Kejaksaan Tinggi Maluku tidak akan memandang siapa yang terlibat atau tebang pilih dalam menanagani kasus. Siapapun yang terlibat dalam perbuatan penyimpangan kata dia tetap akan ditindak.
“Siapapun yang terlibat dalam hal-hal penyimpangan kami tidak segan-segan untuk mengambil suatu tindakan. Kami tidak pandang bulu siapapun itu. Saya tidak akan mundur. Siapapun yang terlibat, sepanjang telah mempunyai dua alat bukti akan kami tindak,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Maluku pimpinan Widya Pratiwi Murad, diduga membuat laporan pertanggung jawaban fiktif atas dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku senilai Rp2,5 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Samson Attapary, mengatakan, laporan fiktif tersebut ditemukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Maluku saat menelaah LPJ APBD Gubernur Maluku tahun 2022.
Samson bilang, setelah dikonfirmasi secara informal, Pengurus Kwarda Pramuka Maluku mengatakan bahwa tak ada kegiatan yang menggunakan anggaran sebesar Rp2.5 miliar yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada Kwarda Pramuka itu.
“Kita menemukan Rp2.5 miliar dana hibah dari Pemprov ke Kwarda Pramuka Maluku dan setelah berkomunikasi secara informal dengan para pengurus Kwarda, mereka mengakui tidak ada kegiatan yang dilaksanakan tetapi ada pertangungjawaban,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (18/7/2023). (red/ta)
