Oleh: Martin Kisna dan Fransiskus Gian
Demokrasi tidak cukup hanya memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara. Pemerintah harus bersedia mendengar, sementara masyarakat perlu memastikan bahwa aspirasi yang diperjuangkan bertumpu pada informasi yang benar, argumentasi yang jernih, dan solusi yang terukur.
Demonstrasi adalah salah satu wajah paling nyata dari demokrasi. Di jalanan, rakyat menyuarakan kegelisahan, memprotes kebijakan yang dianggap tidak adil, sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan bukanlah mandat untuk bertindak sekehendak hati. Karena itu, demonstrasi tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, apalagi dianggap sebagai gangguan terhadap kekuasaan. Ia merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dihormati.
Namun, di balik hak untuk menyampaikan pendapat, ada persoalan yang patut direnungkan: apakah demonstrasi selalu menjadi jalan pertama yang harus ditempuh setiap kali muncul persoalan publik? Ataukah ada ruang-ruang dialog yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik oleh masyarakat maupun pemerintah?
Pertanyaan ini penting bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk memastikan bahwa energi demokrasi tidak habis dalam mobilisasi massa, sementara persoalan yang diperjuangkan tetap tidak menemukan jalan keluar.
