Ketua DPRD Minta APBD Maluku 2027 Prioritaskan Pemerataan Pembangunan dan Pelayanan Publik

oleh -21 Dilihat
Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun, mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar penyusunan anggaran tahun 2027 tidak sekadar berorientasi pada program pembangunan, tetapi juga harus menjawab ketimpangan infrastruktur dan pelayanan dasar yang masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah kepulauan.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan keuangan daerah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kehati-hatian.

Menurut Benhur, setiap alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak terjadi pemborosan maupun ketimpangan dalam pelaksanaan program.

Benhur Ingatkan OPD Fokus Pembahasan KUA-PPAS

Lebih lanjut, Benhur menjelaskan bahwa rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan dan belanja daerah.

Sementara itu, PPAS menjadi instrumen untuk menentukan skala prioritas pembangunan sekaligus menyusun plafon anggaran sementara bagi setiap program dan kegiatan pemerintah daerah.

Karena itu, kedua dokumen tersebut harus menjadi dasar pembahasan yang terarah antara pemerintah daerah dan DPRD agar kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan fiskal Provinsi Maluku.

Baca Juga  Pemkot Tual Gandeng ASDP Perjuangkan Tambahan Layanan Ferry ke Tayando, Tam, Kur dan Kaimear

Benhur berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dapat berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang memperkuat arah pembangunan daerah, sekaligus memastikan distribusi anggaran memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di akhir sambutannya, Benhur secara khusus mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar menjaga komitmen dan tidak meninggalkan daerah selama proses pembahasan berlangsung.

No More Posts Available.

No more pages to load.