Porostimur.com, Bula – Seratus hari kerja pemerintahan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati Muhammad Mifta Thoha Rumarey Wattimena, dinilai masih sebatas bagi-bagi surat keputusan (SK).
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBT Abdul Azis Yanlua, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (10/6/2025) kemarin.
Dalam rapat yang dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) SBT Ahmad Q. Amahoru, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemdes, Kabag Hukum, dan Kabag Tata Pemerintahan itu, Yanlua secara terang-terangan mengaku banyak hal yang membuatnya kesal terhadap pemerintahan dengan tagline “Gerak Cepat” itu.
“Saya memang masih banyak kesal, karena sudah 100 hari lebih ini, urusan pemerintahan hanya masi soal bagi-bagi SK saja, kita belum sampai pada disparitas ekonomi yang kian tajam di SBT,” ujarnya.
Yanlua mengatakan, urusan pergantian pejabat itu kewenangan mutlak bupati. Namun sebagai komisi yang membidangi urusan pemerintahan, tidak sekalipun pemerintah berdiskusi soal itu, apakah sesuai prosedur atau tidak.
Tak cuma itu, Yanlua juga mempertanyakan pergantian tersebut kenapa tidak dilakukan di awal, agar tidak ada resiko penggunaan anggaran oleh kepala-Kepala desa yang lama.
