Porostimur.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berpeluang dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
KPK memastikan penyidik masih membuka kemungkinan memeriksa Nusron sebagai bagian dari pendalaman perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.
“Terbuka peluang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pak Menteri, saudara NW,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Senin (5/10/2026).
Perkara tersebut berkembang setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka sehari setelah OTT. Empat di antaranya merupakan pihak yang disebut KPK diduga sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid, meski tidak berada dalam struktur Kementerian ATR/BPN.
Keempatnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.
Menurut Budi, posisi dan peran keempat orang tersebut menjadi salah satu bagian yang terus didalami penyidik. Mereka disebut memiliki peran dalam alur perintah maupun penerimaan uang dalam rangkaian perkara tersebut.









