Lewerissa Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pejabat Nakal, KPK Diminta Awasi Pemprov Maluku

oleh -43 Dilihat
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran.

Porostimur.com, Ambon – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Ia memastikan tidak akan memberikan perlindungan maupun toleransi kepada pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa memandang jabatan dan kedudukannya.

Penegasan tersebut disampaikan Lewerissa setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).

Menurut Lewerissa, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi antarlembaga, tetapi menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus membenahi berbagai kelemahan dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga  Hendra Karianga: Hibah Kesbangpol Halsel Tanpa SK, NPHD dan Proposal Harus Diusut Jaksa

Sejumlah sektor menjadi perhatian serius dalam evaluasi tersebut, di antaranya pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran hibah, hingga potensi konflik kepentingan akibat hubungan afiliasi dalam pengelolaan anggaran.

Lewerissa mengakui, evaluasi KPK menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

No More Posts Available.

No more pages to load.