“Hal yang kami dalami hanya proses daripada aliran uang pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh pihak badan itu kepada para penyedia jasa atau vendor yang dilakukan secara penunjukan langsung,” ujarnya.
Setyo menambahkan, penyidik akan menelusuri jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, serta nilai anggaran yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Ini nanti masuk dalam kegiatan pada penyidikan untuk memastikan ya, kegiatannya apa, di mana tempatnya, hingga nilainya berapa,” katanya.
Dengan demikian, dugaan keterkaitan perkara tersebut dengan penanganan karhutla maupun bencana tertentu lainnya masih harus menunggu hasil pendalaman penyidik.
Dana Siap Pakai Kebencanaan Diduga Disalahgunakan Sejak 2022
Dalam penjelasan terpisah, Setyo mengungkapkan, dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan yang menjadi objek penyidikan diperkirakan berkaitan dengan penggunaan anggaran selama beberapa tahun, yakni dalam rentang 2022 hingga 2026.
Dana siap pakai merupakan anggaran yang disediakan untuk membiayai kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. Karena harus segera digunakan ketika keadaan darurat terjadi, pengadaan barang dan jasa tertentu dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, KPK menduga dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat tersebut tidak seluruhnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan diduga ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
