Garis tersebut ditetapkan berdasarkan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diumumkan pada Oktober 2025. Garis kuning menjadi batas pemisah antara wilayah penempatan pasukan Israel dan kawasan yang dapat diakses warga Palestina.
Haq mengatakan, mitra-mitra kemanusiaan telah menyampaikan kekhawatiran bahwa operasi militer tersebut dapat mengganggu sejumlah layanan bantuan penting yang beroperasi di wilayah terdampak.
PBB juga mencatat kawasan itu sebelumnya telah menjadi sasaran enam perintah pengungsian yang dikeluarkan Israel dalam periode Desember 2023 hingga Juni 2025.
PBB menegaskan warga sipil yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya harus memperoleh perlindungan dan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Mereka juga harus diizinkan kembali setelah situasi memungkinkan.
“Warga sipil yang melarikan diri harus diizinkan untuk kembali segera setelah situasi memungkinkan. Baik mereka pergi maupun tetap tinggal, seluruh warga sipil harus dilindungi dan dapat menerima bantuan kemanusiaan yang mereka butuhkan,” kata Haq.
Ia menambahkan, fasilitas kemanusiaan dan infrastruktur sipil juga wajib dilindungi sesuai ketentuan hukum humaniter internasional.
Korban dan Kerusakan Gaza Terus Membengkak
Di tengah situasi tersebut, dampak perang Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 terus membebani penduduk Palestina.









