Porostimur.com, Ambon – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku menemukan sejumlah persoalan serius dalam industri penyiaran di Maluku. Di tengah percepatan digitalisasi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, sejumlah lembaga penyiaran dilaporkan berhenti beroperasi, melakukan perampingan sumber daya manusia (SDM), hingga menghadapi persoalan pembayaran gaji karyawan.
Temuan tersebut terungkap dalam kegiatan monitoring arsip, isi dan program siaran yang dilakukan KPID Maluku selama dua hari terhadap sejumlah lembaga penyiaran televisi dan radio di wilayah Maluku.
Ketua KPID Maluku Mutiara D. Utama, mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan lembaga penyiaran tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga kualitas dan keberagaman isi siaran.
“Penting bagi kami untuk meninjau rekaman arsip dan konten siaran guna memastikan tidak ada pelanggaran hukum, norma, atau isi yang menyesatkan,” ujar Mutiara dalam rilis pers, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, pengawasan juga diarahkan untuk memastikan siaran tetap sehat, aman bagi anak, netral dan memiliki nilai edukasi bagi masyarakat.
KPID Maluku turut memberikan perhatian terhadap pemenuhan konten lokal, terutama bagi lembaga penyiaran swasta dan berjaringan. Konten lokal dinilai penting agar budaya dan karakter masyarakat Maluku tetap mendapatkan ruang dalam industri penyiaran.
