“Kita dalam Otsus terjadi peningkatan infrastruktur demiliterisasi yang luar biasa, (kalau tidak salah) Kodim ada delapan tetapi sekarang sudah banyak, Polres dan Polsek. Ini peningkatan yang signifikan. Sehingga pelanggaran HAM juga semakin meningkat. Ini yang gereja nyatakan Otsus tidak berhasil,” jelasnya.
Kegagalan di sisi lain, kata dia, pendidikan dan kesehatan sangat rendah bahkan tidak memihak kepada OAP. Untuk itu perlawanan terhadap Otsus menurutnya harus berasal dari rakyat. Namun menolak tidak harus dengan cara demonstrasi.
“Tetapi dengan cara diskusi dan menulis buku. Kita tidak bisa harap para pemangku kepentingan. Dengan cara menulis buku ini, kita mendidik mereka dengan keluar dari ‘kotak itu’ dengan cara menulis, supaya mereka tahu apa yang sedang terjadi di atas tTnah Papua,” tuturnya.
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa menegaskan, semua kebijakan Pemerintah Provinsi Papua selama ini tidak ada aturannya walaupun Otsus telah bergulir selama 20 tahun lamanya di Papua.
Namun lebih dominan di Papua adalah Undang-Undang nasional dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diberlakukan di Tanah Papua, juga ada aturan-aturan sektoral yang lebih dominan di daerah sehingga perdasi dan perdasus itu tidak berkuasa atau tidak dilaksanakan dengan baik.




