Oleh karenanya, menurut dia, layaklah jika UU Otsus dinyatakan tidak menunjukkan keberpihakan kepada OAP. Pasalnya, banyak pihak mengukur pelaksanaan Otsus tersebut dari besaran kucuran dana Otsus saja, jika dicermati dengan saksama UU Otsus Papua tidak hanya sebatas soal kucuran dana Otsus.
“Ada banyak kewenangan Pemerintah Provinsi Papua yang bersifat khusus, namun kekhususan bagi orang asli Papua juga tidak terjadi di sini,” kata Kadepa.
(red/jubi/ljc)




