Menteri Trenggono meminta dukungan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama dapat mengawal dan memastikan penerapan program penangkapan terukur dapat berjalan dengan tepat.
“Saya mohon dukungan Pemda, nanti yang melaut di daerah Tual ini, hanya boleh fishing industry dan nelayan lokal Tual, artinya nelayan tradisional ber-KTP Tual, Ambon, Merauke dan sekitarnya. Kalau di luar daerah ini, kita akan tindak tegas,” tegasnya.
Sementara itu, dalam pemaparannya dihadapan para Menteri tersebut, Bupati Hanubun mengungkapkan bahwa telah ada lima kawasan budidaya rumput laut yang telah berjalan, diantaranya Teluk Sathean, Teluk Loon Kelanit, Pulau-pulau Sepuluh dan sekitarnya, Teluk Hoat Sorbay, dan Pulau Kei Besar.
Sejumlah manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat luas melalui pengembangan industri rumput laut ini, diantaranya peningkatan harga rumput laut kering, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan perkapita penduduk, hingga angka kemiskinan menurun.
“Kami mohon dukungan dari lintas sektor, baik dari KKP, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian Perhubungan dan Pemkab Maluku Tenggara, agar target-target ini dapat tercapai,” ujar Bupati Hanubun.
Untuk diketahui, Tiga Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju melakukan kunker ke kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual di hari yang sama yakni Selain Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.









