Pansus LKPJ DPRD Kepulauan Sula Temukan Pungli di Dinas Pendidikan

oleh -30 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepulauan Sula, menemukan adanya pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di sejumlah sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

Ketua Pansus LKPJ, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Lasidi Leko, mengatakan, ketika turun langsung ke lapangan, DPRD menemukan adanya pemotongan anggaran 10% di setiap sekolah penerima DAK yang dilakukan oleh salah satu oknum di Dinas Pendidikan Kepsul, berinisial PF yang menjabat selaku Kepala Seksi.

“Untuk anggaran DAK di Disdik Kepsul ada Rp. 21 miliar lebih, dan anggaran tersebut dialokasikan untuk sekolah-sekolah penerima DAK yang ada di Sula”, ucap Lasidi.

Namun menurut Lasidi, dari beberapa sekolah itu Pansus DPRD menemukan adanya pemotongan yang sengaja dilakukan oleh oknum tertentu inisial PF, salah satu Kepala Seksi di Dinas Pendidikan.

“Di antaranya ada beberapa sekolah di wilayah satu dan dua yang kemarin kita kunjungi, salah satunya SMP N 1 Malbufa. Di SMP 1 Malbufa itu, kurang lebih Rp. 315 juta untuk rehab berat, kemudian untuk mobilernya sekitaran Rp. 50 juta lebih,” katanya.

Baca Juga  DPRD Kepulauan Sula: Proyek MCK Dengan Anggaran Puluhan Miliar Bermasalah

Lasidi menambahkan, dari jumlah anggaran yang dialokasikan untuk SMP N 1 Malbufa ini, ternyata ada beberapa pekerjaan yang belum juga diselesaikan.

“Kami juga berkomunikasi langsung ke Kepseknya, dan beliau sampaikan ada beberapa anggaran yang dipotong oleh Dinas lewat salah satu oknum Kepala Seksi. Pemotongannya setelah pencairan di Bank. Kepseknya datang ke rumah oknum Kepala Seksi tersebut untuk lakukan pemotongan 10% dari anggaran tersebut,” beber Lasidi, Senin (21/6/2021).

“Pencairan tahap pertama misalnya 20 persen adalah Rp. 40 juta, itu di potong 10 persen, tahap kedua Rp. 80 juta, di potong sekitar 15 persen dan tahap ke tigapun demikian, bahkan meubeler pun dipotong sekitar Rp.5 juta,” imbuhnya.

Baca Juga  Inilah Alasan Road Trip Menjadi Pilihan Traveling Terbaik

Lasidi bilang, hal yang sama juga ditemukan di Desa Sekom. Dia mengatakan, di Sekom ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai, begitupun di Desa Wainib, di mana Kepala Sekolah menyampaikan hal yang sama.

“Untuk Desa Wainib, beberapa item yang belum selesai di antaranya, plafon yang hanya dicat tidak diganti, meubeler tidak menggunakan meubel setempat dan hanya dikerjakan sendiri di rumah dan tidak sesuai RAB dan anggaran. Padahal anggaran mobiler kurang lebih Rp. 21 juta,” ujar Lasidi.

“Untuk Desa Wailia pun demikian. Anggaran DAK yang dialokasikan, Kepsek kerjakan di lahan orang bukan lahan sekolah, ada juga anggaran rehab tapi belum selesai,” sambungnya.

Baca Juga  Bupati Hendrata Buka Musda Ke-I GOW Kepulaun Sula

Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kepulauan Sula ini juga menuturkan, bahwa DPRD akan meminta pihak yang berwajib, dalam hal ini Polres dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terkait kegiatan program di Tahun 2020.

“Setelah monitoring, kami akan buat rekomendasi ke Pemda, serta tembusan ke Polres dan Kejaksaan untuk segera melidik terkait program yang dikerjakan di tahun 2020 kemarin”, pungkasnya.

Sekedar informasi, ada enam sekolah yang saat ini menjadi temuan Tim Pansus DPRD Kepulauan Sula, diantaranya: SMPN Malbufa, Wailia, Wainin, Fukwew, Sekom, dan Wainib. (ifo)

No More Posts Available.

No more pages to load.