Ricky menegaskan pemerintah daerah siap memperkuat kolaborasi dengan PLN maupun pemerintah pusat. Menurutnya, kebutuhan energi di Halmahera Timur akan terus berkembang sehingga sinergi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan tersebut.
Pemkab Haltim Siapkan Lahan dan Administrasi
Selain menyampaikan kebutuhan listrik daerah, Pemkab Halmahera Timur juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan Program Lisdes, terutama dalam aspek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dukungan tersebut mencakup fasilitasi kebutuhan lahan serta membantu penyelesaian berbagai urusan administratif yang diperlukan dalam proses pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Kesiapan daerah menjadi salah satu faktor penting karena pembangunan jaringan listrik maupun pembangkit di wilayah pedesaan tidak hanya bergantung pada anggaran dan kesiapan teknis pemerintah pusat. Kondisi lapangan, status lahan, perizinan dan koordinasi dengan pemerintah daerah juga ikut menentukan kelancaran pelaksanaan program.
Kementerian ESDM sebelumnya telah merealisasikan pembangunan infrastruktur listrik pedesaan melalui APBN Tahun Anggaran 2025 dengan cakupan 1.403 lokasi. Sementara untuk rencana 2026, program tersebut antara lain diarahkan pada perluasan jaringan distribusi listrik dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di wilayah pedesaan tertentu.
