Pemkab Kepulauan Aru Harmonisasi Ranperda KI dengan Kemenkum Maluku

oleh -23 Dilihat
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengawal proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai langkah menghadirkan kepastian hukum sekaligus mendorong pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan.

“Melalui harmonisasi, regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Instrumen Strategis Pembangunan Daerah

Ia menambahkan, perlindungan kekayaan intelektual saat ini telah menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah.

Menurutnya, daerah yang mampu melindungi hasil karya dan inovasi masyarakatnya akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan pengetahuan.

“Perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong inovasi, menjaga identitas daerah, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi melalui sistem e-harmonisasi merupakan bagian dari transformasi layanan pembentukan regulasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga  Permanusa Desak Kejari SBB Tetapkan Tersangka Kasus SPPD Fiktif Rp2 Miliar

Perkuat Sinergi dan Tata Kelola Regulasi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyambut baik proses harmonisasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perlindungan kekayaan intelektual di daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan daerah.

No More Posts Available.

No more pages to load.