Ia menegaskan pengawasan terhadap disiplin pegawai harus dilakukan secara aktif dan rutin oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah.
“Jangan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada BKPSDMA. Pengawasan sehari-hari merupakan tanggung jawab pimpinan unit kerja,” pintanya.
Sashabila mengatakan Pemkab Pulau Taliabu berkomitmen membangun tata kelola birokrasi yang tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu menghadirkan kinerja nyata dalam pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, birokrasi harus bekerja secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Evaluasi terhadap kinerja PPPK paruh waktu juga dipastikan tidak berhenti pada momentum penyerahan dokumen perpanjangan perjanjian kerja. Pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
Sashabila mengingatkan, perpanjangan masa kerja bukan berarti pegawai terbebas dari evaluasi maupun konsekuensi atas pelanggaran disiplin.
“Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran disiplin atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pemerintah daerah tidak akan segan untuk mengambil tindakan kepegawaian tegas hingga langkah pemberhentian,” tandasnya.










