CSR Jadi Alternatif Pendanaan Pembangunan
Toisutta mengungkapkan bahwa kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam membiayai seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Dengan berkurangnya TKD, tentu kemampuan Pemkot untuk memenuhi seluruh program, baik fisik maupun nonfisik, menjadi terbatas. Oleh sebab itu, kami berharap adanya pendanaan alternatif nonpemerintah di luar APBD dan APBN untuk bisa bersinergi bersama,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, program CSR dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Kota Ambon.
Menuju Transparansi dan Sistem Digital CSR
Wakil wali kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan yang selama ini konsisten mendukung pembangunan Kota Ambon melalui berbagai program CSR, termasuk bantuan sosial kepada masyarakat.
“Ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan cinta terhadap kota yang dapat kita banggakan bersama,” katanya.
Ia menegaskan, melalui forum silaturahmi ini, Pemkot Ambon ingin memperkuat koordinasi, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap program CSR berjalan terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Pemkot akan merancang sistem informasi pelaporan dan pemanfaatan program CSR berbasis digital, sehingga seluruh stakeholder dapat mengakses dan melaporkan program CSR yang dijalankan,” tandasnya.
