“Daerah aliran sungai memiliki fungsi menjaga keseimbangan ekologis. Aliran sungai juga sangat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat,” jelas Robert.
Pemkot Tegaskan Kewenangan Pengelolaan Sungai Waitomu
Dalam menjelaskan posisi pemerintah kota, Robert menekankan pentingnya memahami pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sungai.
Ia menegaskan, meskipun Sungai Waitomu berada di wilayah administratif Kota Ambon, bukan berarti seluruh aspek pengelolaannya secara otomatis menjadi kewenangan Pemkot Ambon.
“Dalam perspektif dinamika Sungai Waitomu, pengelolaannya tidak berada pada kewenangan Pemerintah Kota Ambon,” tegasnya.
Robert menjelaskan, pembagian kewenangan tersebut telah diatur melalui sejumlah ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Sungai.
Karena itu, pemerintah kota harus bertindak sesuai batas kewenangan yang diberikan dan tidak mengambil langkah di luar ketentuan hukum.
“Jadi, kalau berbicara mengenai persoalan Sungai Waitomu, kita harus berhati-hati dalam mempergunakan kewenangan. Ada kewenangan pemerintah pusat dan ada kewenangan pemerintah kota. Masing-masing sudah diatur,” ungkapnya.
Pembangunan Harus Berizin, Dialog Publik Jadi Jalan Penyelesaian
Di tengah kontroversi yang berkembang, Robert memastikan Pemkot Ambon pada prinsipnya mendukung setiap pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
