Namun, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan, perlindungan lingkungan, serta mekanisme perizinan yang sah.
“Pemerintah mendukung pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi harus sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memperkeruh persoalan melalui provokasi maupun perdebatan yang tidak produktif.
Menurutnya, polemik Sungai Waitomu harus disikapi secara bijaksana melalui komunikasi, koordinasi, dan dialog terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Robert menyebut, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memastikan setiap aktivitas pembangunan di kawasan tersebut melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan dan kewenangan instansi terkait.
Selain itu, ruang dialog publik harus terus dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan secara transparan.
“Jangan memprovokasi masalah yang ada di Sungai Waitomu. Kita harus membangun koordinasi dengan setiap pemangku kepentingan dan membuka ruang dialog publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait setiap persoalan yang ada, secara transparan dan demi kepentingan publik,” tutup Robert.
Dengan penegasan tersebut, Pemkot Ambon berharap polemik pembangunan Sungai Waitomu dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum, koordinasi lintas instansi, dan keterlibatan masyarakat, sehingga kepentingan pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan fungsi ekologis sungai maupun ketentuan perundang-undangan.
