Wilayah tersebut diperkirakan menyimpan potensi sumber daya kelautan hingga 3,9 juta ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp117 triliun.
Sementara itu, data Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Provinsi Maluku menunjukkan nilai ekspor komoditas perikanan pada semester pertama 2025 mencapai Rp448 miliar, atau meningkat 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selama Januari hingga Juni 2025, volume ekspor terdiri atas 243.430 ekor ikan hidup dan 5.118 ton komoditas perikanan nonhidup.
Menurut Kasrul, potensi tersebut perlu didukung sistem digital yang mampu mengintegrasikan data produksi, pelacakan rantai pasok, hingga layanan perizinan secara daring sehingga aktivitas ekspor menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.
Infrastruktur dan Logistik Masih Jadi Tantangan
Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi juga dinilai mampu memperkuat transparansi retribusi daerah serta pencatatan transaksi sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas pendapatan daerah.
Kasrul mengatakan, sistem yang terhubung dengan pelabuhan ekspor, termasuk Maluku Integrated Port, diharapkan dapat mengurangi hambatan logistik dan birokrasi yang selama ini membatasi pemanfaatan potensi perikanan Maluku.
Sementara itu, Kepala Karantina Maluku, Abdur Rohman, mengakui kinerja ekspor Maluku masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan akses pasar, minimnya fasilitas logistik, tingginya biaya distribusi, hingga keterbatasan kontainer ekspor dan layanan fumigasi.
