Porostimur.com, Piru – Rentetan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku atas pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) memicu desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan birokrasi di lingkup Setda, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) SBB Leverne Alvin L. Tuasuun.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris PERISAI SAI Kota Ambon Mujahidin Buano, menyusul terungkapnya berbagai kelemahan pengelolaan keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Dalam laporannya, BPK mengungkap Bendahara Pengeluaran Setda SBB telah mencairkan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp330 juta. Namun saat pemeriksaan dilakukan, uang tunai yang masih berada dalam penguasaan bendahara hanya tersisa Rp850 ribu.
Sementara itu, bukti pengeluaran yang dapat diperlihatkan kepada tim auditor hanya senilai Rp76.783.776. Adapun dokumen pertanggungjawaban atas sisa penggunaan dana belum dapat ditunjukkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Tak hanya itu, auditor juga menemukan bahwa Bendahara Pengeluaran tidak menyusun Buku Kas Umum (BKU), buku panjar maupun laporan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2024. Alasan yang disampaikan kepada auditor adalah aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum dapat digunakan.
