Pemerintah Prancis menyatakan izin penerbangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Pascal Confavreux mengatakan Statuta Roma tidak secara khusus mengatur kewajiban negara untuk mencegat atau menangkap seseorang hanya karena pesawat yang membawanya melintas di wilayah udara negara tersebut.
Perdebatan ini kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah pakar hukum internasional. Mereka mempertanyakan apakah kewajiban negara anggota ICC untuk bekerja sama dengan pengadilan dapat memiliki implikasi ketika seorang tersangka yang menjadi subjek surat perintah penangkapan melintas di wilayah yurisdiksinya.
Kasus tersebut juga mengingatkan pada perkara Hungaria. Pada 2025, Netanyahu melakukan kunjungan ke negara tersebut meskipun terdapat surat perintah penangkapan ICC. Hakim ICC kemudian menyatakan Hungaria gagal memenuhi kewajibannya untuk bekerja sama dengan pengadilan dan meneruskan persoalan tersebut kepada Majelis Negara-Negara Pihak ICC.
Sementara itu, Amnesty International kembali menyoroti persoalan tersebut dan menilai keputusan Prancis mengizinkan pesawat Netanyahu melintas di wilayah udaranya sebagai bentuk “standar ganda”. Pernyataan itu disampaikan Amnesty ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dalam forum PBB.










