Pihak Adat Hinolong Baman Harap Gunung Botak Dibuka

oleh -100 views
Link Banner

Porostimur.com | Namlea: Siwalima sosok adat dari Dataran Rendah Petuanan Kayeli, Hinolong Baman, Mandailing Besan berharap tambang emas Gunung Botak kembali dibuka, dengan tujuan warga adat dapat masuk dan mengais rejeki di sana.

Hal itu disampaikan Hinolong Baman untuk Kasat Intel Polres Pulau Buru, Iptu Sirilus Atajalim dan para tokoh adat serta tokoh pemuda Dataran Rendah Petuanan Kayeli, saat berlangsung pertemuan di BAILEO Hinolong di Desa Kubalahin, Kecamatan Lolonquba, pada Rabu (7/04/2021).

Hinolong dalam rapat tersebut menyebutkan sudah banyak orang bahkan ribuan orang yang kini berada di Gunung Botak (GB).

“Di atas itu manusia banyak, dari Ternate, dari Manado samua ada,”sebut Hinolong Baman.

Hal itu kemudian menjadi alasan beberapa tokoh menemui Hinolong dan memasalahkannya, sehingga diputuskan mengatur masyarakat untuk naik juga ke GB.

Hinolong juga meluruskan kegiatan babeto di GB tanggal 2 April lalu bukan bertujuan untuk membuka areal tambang tersebut. Namun berdoa untuk para tetua leluhur agar emas muncul di sana.

Menanggapi itu, Atajalim menegaskan, di GB paska aparat keamanan ditarik tanggal 23 Maret lalu, disinyalir ada para penambang yang sengaja masuk. Namun jumlahnya bukan ribuan.

“Kalau ribuan itu luar bisa, pasti sudah hancur di atas,”tandas Atajalim.

Baca Juga  Deklarasi Paslon JUJUR Berjalan Lancar. B.1-KWK Masi Secara Lisan

Menurut Atajalim, polisi justru sangat menjunjung tinggi adat. Tidak ada larangan buat upacara adat di GB.

Namun adat yang dibuat dengan tujuan agar mengangkat emas ke permukaan, itulah yang menjadi masalah. Tapi kalau bikin adat untuk sasi maka pemerintah sangat mendukungnya .
“Bapak dong bikin adat tadi lalu pekerja datang bekerja ini yang melanggar hukum, tapi kalau bapak dong Pi sasi supaya orang jangan masuk, ini didukung oleh pemerintah,”tanggap Iptu Atajalim.
Atajalim mengharapkan agar tokoh adat membantu polisi mengamankan GB karena di sana polisi dan TNI untuk sementara sudah tidak ditempatkan di sana.

Polisi dan TNI ditarik dari GB, karena sejak November tahun 2020 lalu sudah tidak ada uang untuk biaya makan petugas jaga dari Pemerintah Propinsi Maluku maupun kabupaten Buru.

“Seng ada biaya pengamanan bagi anggota makan, jadi atas pertimbangan pimpinan ditarik dulu,”ungkap Atajalim.

Baca Juga  Forkopimda Kabupaten Kepulauan Aru Gelar Rakor New Normal

Kata Atajalim dari pada petugas tidak dapat biaya makan maka nanti akan terjadi penyalahgunaan.

“Ini ibarat kucing jaga ikan. Kucing kenyang saja masih makan ikan, apalagi kucing lapar . Yang anggota di atas itu bukan lapas tapi kelaparan,karena dari November sampai bulan Maret mereka tidak ada biaya pengamanan,”akui Atajalim.

Menghindari tindakan lain di luar hukum, maka pimpinan menarik turun dahulu aparat dari GB. Sambil mengkoordinasi biaya pengamanan dengan pemerintah daerah.

Kalau sudah ada biaya, maka aparat kembali ditempatkan di GB supaya biaya pengamanan itu dipakai untuk beli makan minum aparat.

Karena ada yang mencoba kembali masuk, Iptu Atajalim diperintahkan melalukan penyisiran di GB tanggal 3 April lalu dan masih bersifat sosialisasi, dan himbauan.

Tapi berikutnya, bila masih ada yang bandel, akan dilakukan penindakan.”Pasti dalam waktu dekat katong akan main tangkap,”tegas Iptu Atajalim.

Untuk itu, Atajalim meminta para tokoh adat dan warga adat mau bekerja sama membantu polisi dengan tidak lagi masuki GB sebelum ada turun izin resmi pemerintah.

Baca Juga  Juli 2019, Ekspor Maluku Turun 50,54%

“Jangan sampai saat penindakan ada warga adat yang ikutan tertangkap bersama penambang dari luar,”ingatkan Atajalim.

Dalam rapat itu, ide Raja Kayeli Abdullah Wael agar disasi GB , dari awal rapat sudah ditentang banyak orang.

Abdullah Wael hanya sekali membuka suara menanyakan soal sasi. Namun tidak dapat diputuskan dalam rapat tersebut.

Para tokoh adat menilai rapat tadi tidak qorum untuk mengambil keputusan karena tidak dihadiri Kaksodin Ali Wael sebagai penguasa Dataran Tinggi dan juga para tokoh adat Dataran Tinggi tidak ada satupun yang hadir.

Hanya disepakati, GB tertutup untuk siapapun naik karena belum diizinkan oleh pemerintah.
Selanjutnya, Polres akan melakukan penegakan hukum terus menerus di GB. Penindakan skala besar dengan penindakan skala besar dengan pengerahan pasukan akan dilakukan.

Sedangkan ide sasi GB, masih harus dimatangkan dengan rapat lanjutan yang dihadiri tokoh adat Dataran Rendah, tokoh adat Dataran tinggi dan tokoh adat dari kota tua Kayeli. (ima)