Putusan ini juga menambah tekanan internasional terhadap Min Aung Hlaing, yang memimpin militer Myanmar ketika operasi penumpasan Rohingya berlangsung. Ia kemudian mengambil alih kekuasaan melalui kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 2021.
Min Aung Hlaing kini tengah menjalankan upaya diplomatik untuk memperoleh pengakuan internasional setelah dilantik sebagai presiden sipil. Putusan ICJ berpotensi menjadi tantangan bagi upaya tersebut.
Perkara ini diajukan Gambia berdasarkan Konvensi Genosida PBB 1948. Negara Afrika Barat itu membawa Myanmar ke ICJ setelah meninjau berbagai laporan mengenai kekerasan terhadap kelompok Rohingya yang selama bertahun-tahun mengalami diskriminasi dan penganiayaan.
Gambia mendapat dukungan dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mengajukan perkara tersebut.
Menteri Kehakiman Gambia, Dawda Jallow, menegaskan gugatan itu bukan sekadar persoalan hukum internasional, melainkan menyangkut kehidupan manusia dan penderitaan kelompok yang menjadi korban kekerasan.
Sementara itu, Myanmar sejak awal membantah tuduhan genosida. Dalam persidangan pada Januari, perwakilan Myanmar Ko Ko Hlaing menyatakan operasi militer dilakukan untuk menghadapi pemberontakan bersenjata setelah serangan kelompok pemberontak menewaskan belasan personel keamanan.









