Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Mula-mula orang mengira semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Pemilu telah usai, pemerintahan telah terbentuk, parlemen telah menjalankan fungsinya, dan kabinet telah bekerja hampir dua tahun. Dari kejauhan, semua tampak lengkap sebagaimana lazimnya sebuah negara demokrasi. Namun, semakin lama rakyat merasakan ada sesuatu yang hilang. Mekanisme yang semestinya menjaga keseimbangan kekuasaan perlahan kehilangan daya.
Di meja makan, di warung kopi, di ruang-ruang diskusi, bahkan di media sosial, keluhan terdengar hampir seragam. Harga kebutuhan hidup terus menekan, lapangan pekerjaan tak kunjung memberi harapan, kepastian hukum terasa makin menjauh, dan korupsi seolah tak pernah kehilangan akal untuk menemukan jalan baru. Setiap hari rakyat disuguhi janji tentang kemajuan, tetapi yang mereka rasakan justru ketidakpastian. Demokrasi masih berdiri sebagai bangunan, namun sebagian ruhnya seperti perlahan meninggalkan tubuhnya.
Dan yang lebih menggelisahkan bukan semata-mata lahirnya berbagai persoalan itu, melainkan kian samar suara yang mengoreksinya. Parlemen yang dalam sistem demokrasi seharusnya menjadi pengawas kekuasaan tampak kehilangan ketajamannya. Mayoritas partai politik yang menopang pemerintahan membuat kritik dari dalam lembaga legislatif terdengar lirih, bahkan nyaris tak terdengar sama sekali. Di hadapan kekuasaan yang begitu dominan, ruang pengawasan menjadi semakin sempit.
