RUU Daerah Kepulauan Ditargetkan Rampung 2026, Alimudin Kolatlena: Momentum Maluku

oleh -46 Dilihat
Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Alimudin Kolatlena, optimistis pembahasan regulasi tersebut dapat dituntaskan dan disahkan menjadi undang-undang pada 2026.

Karena itu, pendekatan pembangunan nasional dinilai perlu menyesuaikan karakter geografis, sosial, ekonomi, budaya dan kemaritiman wilayah kepulauan.

Indonesia sendiri telah ditegaskan sebagai negara kepulauan melalui Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut juga sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

“Jadi, RUU Daerah Kepulauan ini bukan hanya mengatur daerah, tetapi membangun paradigma baru dalam pembangunan nasional. Jangan sampai pembangunan hanya menggunakan perspektif daratan, sementara karakter kepulauan tidak mendapatkan perhatian yang proporsional,” kata Alimudin.

Ia berharap regulasi tersebut nantinya dapat menjadi acuan lintas sektor sehingga kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki perspektif yang sama dalam membangun wilayah kepulauan.

Dengan kerangka tersebut, pembangunan diharapkan tidak lagi berjalan secara sektoral, tetapi terintegrasi antara daratan, pesisir, laut, pulau-pulau kecil, konektivitas, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Baca Juga  Air PDAM di Hative Kecil Hanya Mengalir 30 Menit, Tagihan Warga Capai Rp1 Juta

Bagi daerah seperti Maluku yang memiliki karakter geografis kepulauan, lahirnya regulasi khusus tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi kebijakan pembangunan yang selama ini menghadapi tantangan jarak, konektivitas, biaya logistik, serta keterbatasan akses antarpulau.

No More Posts Available.

No more pages to load.