Oleh: Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)
Di bawah awan hitam yang menggantung, orang-orang berpeci dari spektrum politik Islam di negeri ini bertemu presiden yang gusar pada keputusannya sendiri. Ya, pada 3 Februari, para ketua ormas Islam – tanpa Front Persaudaraan Islam pimpinan Rizieq Shihab – bertemu Presiden RI Prabowo Subianto didampingi para meneteri — mengadakan pertemuan tertutup di Istana Negara, Jakarta.
Pertemuan diadakan untuk merespons kekhawatiran ormas Islam khususnya, terkait dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump, 22 Januari, untuk mengimplementasikan fase ke-2 dari 20 poin rencana pengakhiran perang Hamas-Israel dan rekonstruksi Gaza. BoP dirisaukan bukan hanya umat muslim di seluruh dunia, tapi juga oleh sekutu AS dan Israel.
Kekhawatiran itu dipicu struktur BoP yang bersifat eksklusif dan menyimpang dari semangat Resolusi DK PBB 2803. Karena, pertama, Gaza tidak disebut dalam Piagam BoP dan Palestina tidak disertai dalam pengambilan keputusan; kedua, RI membayar hampir Rp 17 triliun untuk menjadi anggota tetap dewan di tengah ruang fiskal yang sempit, utang meningkat, dan kebutuhan anggaran yang besar untuk pemulihan korban bencana Sumatera.
