Sebut Mahasiswa Seram Utara “Monyet”MPPHI Desak Pangdam dan Gubernur Maluku Ambil Tindakan Tegas

oleh -438 Dilihat
Direktur Eksekutif MPPHI Paman Nurlette, menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai urusan pribadi. Menurutnya, seorang anggota Polri yang ditempatkan sebagai ajudan kepala daerah membawa dua citra sekaligus, yakni citra institusi kepolisian dan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa proses. Yang kami minta adalah pemeriksaan secara objektif dan transparan. Jika terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan,” jelasnya.

MPPHI juga menyinggung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur pencegahan serta penanganan tindakan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis.

Jangan Sampai Ajudan Jadi Beban Citra Pemerintah

Menurut Nurlette, setiap ucapan dan tindakan anggota Polri yang bertugas mendampingi pejabat publik akan dengan mudah dikaitkan dengan institusi yang diwakilinya.

Karena itu, ia meminta Gubernur Maluku mengevaluasi kembali penempatan anggota Polri tersebut sebagai ajudan.

“Kami berharap sebelum muncul gelombang interupsi yang lebih besar dari masyarakat, segera dikeluarkan instruksi agar yang bersangkutan tidak lagi ditugaskan sebagai ajudan Gubernur Maluku,” ujarnya.

Baca Juga  SeOPMI Haltim Desak Disdik Evaluasi Dugaan Pungutan di SMP Negeri 2 Maba

Ia menegaskan, desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyerang institusi TNI maupun Pemerintah Provinsi Maluku. Sebaliknya, MPPHI menyebut langkah itu sebagai bentuk kontrol publik agar aparat negara tetap profesional, humanis, santun dan bertanggung jawab.

“Kontrol masyarakat merupakan bagian dari demokrasi. Karena itu, setiap aparat negara harus mampu menerima kritik dengan sikap dewasa dan tetap mengedepankan hukum serta etika,” pungkas Nurlette.

No More Posts Available.

No more pages to load.