MPPHI berharap polemik tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut dan segera diselesaikan melalui mekanisme etik maupun hukum apabila memang ditemukan adanya pelanggaran.
Bagi MPPHI, pemeriksaan yang objektif dan transparan diperlukan bukan hanya untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Pada akhirnya, persoalan tersebut dinilai menyangkut lebih dari sekadar satu orang ajudan. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana aparat negara memperlakukan masyarakat ketika berhadapan dengan kritik, aspirasi, dan perbedaan pandangan.
Bagi MPPHI, jawaban atas pertanyaan itu akan ikut menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI maupun Pemerintah Provinsi Maluku.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com










