Porostimur.com, Ambon – Polemik mengenai sikap oknum anggota TNI yang bertugas sebagai ajudan Gubernur Maluku kembali bergulir. Masyarakat Pemantau Penegakan Hukum Indonesia (MPPHI) mendesak Pangdam Pattimura dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengevaluasi penempatan anggota tersebut, bahkan mencopotnya dari tugas sebagai ajudan apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Desakan itu muncul setelah sikap dan pernyataan ajudan gubernur tersebut menjadi sorotan publik, terutama terkait dugaan komunikasi yang dinilai tidak patut serta munculnya narasi yang disebut bernuansa rasial terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.
Direktur Eksekutif MPPHI Paman Nurlette, menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai urusan pribadi. Menurutnya, seorang anggota TNI yang ditempatkan sebagai ajudan kepala daerah membawa dua citra sekaligus, yakni citra institusi TNI dan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kami meminta kepada Pangdam Pattimura dan Gubernur Maluku segera menarik, mendemosi atau memutasikan yang bersangkutan. Sikapnya menunjukkan persoalan komunikasi, tata krama dan arogansi di ruang publik,” ujar Paman.
Menurutnya, aparat negara semestinya hadir sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Karena itu, posisi sebagai ajudan pejabat publik tidak boleh menjadi ruang untuk menunjukkan sikap intimidatif ataupun menggunakan narasi yang berpotensi merendahkan masyarakat.










