Keberadaan bandara tersebut menjadi salah satu infrastruktur vital dalam membuka keterisolasian Kepulauan Sula, sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas pemerintahan.
Pernah Lumpuh Akibat Sengketa Lahan
Dalam perkembangannya, Bandara Emalamo menghadapi persoalan serius berupa sengketa kepemilikan lahan antara pemerintah dan sebagian masyarakat.
Konflik tersebut memuncak pada Desember 2011 ketika sejumlah warga memblokade landasan pacu sehingga aktivitas penerbangan tidak dapat berlangsung.
Akibat sengketa itu, operasional bandara praktis terhenti hingga Mei 2015. Persoalan tersebut bahkan berlanjut ke proses hukum sebelum akhirnya ditempuh berbagai upaya penyelesaian melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat keamanan, dan masyarakat.
Setelah tercapai penyelesaian, aktivitas penerbangan kembali dibuka secara bertahap dan sejumlah maskapai kembali melayani rute menuju Sanana.
Kini, status lahan Bandara Emalamo telah diserahkan kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, pengelolaan serta pengembangan bandara berada di bawah koordinasi pemerintah pusat.
