Soal Instalasi B3 di Suli, Komisi IV DPRD Maluku Bilang Begini

oleh -39 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Andi Munaswir, menanggapi persoalan terkait penolakan Pembangunan tempat pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh masyarakat Desa Suli Kecamatan Salahutu Maluku Tengah.

“Terkait dengan hal ini, kami sempat mendengar ada penolakan dari warga Desa Suli untuk pembangunan insinerator atau alat pengelolaan limbah B3 Bahan Beracun Berbahaya ini,” ungkap Munaswir kepada Porostimur.com di Baileo Rakyat-Karpan, Kamis (4/11/2021).

Menurutnya, Limbah B3 ini adalah limbah yang berasal dari rumah rumah sakit yang ada di Pulau Ambon. karena di pulau Ambon belum ada insinerator, jadi dulu pernah limbah B3 ini ada di RSU Haulussy, tapi sudah rusak dan tidak berfungsi lagi.

“Proses pembangunannya sudah berjalan, hanya kami belum melihat secara langsung bagaimana proses pembangunan insinerator di Desa Suli tersebut, bantuan insenarator ini dari Kementerian lingkungan hidup. Jadi di Indonesia yang mendapat bantuan hanya 4 Provinsi, Maluku salah satunya karena tidak memiliki insenarator atau pengelolan limbah B3,” jelasnya.

Munaswir bilang, dia juga turut meminta insenerator ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk bangun di Ambon, karena selama ini limbah limbah tersebut kami kirim ke Jawa Timur dan anggaran yang harus dibayar oleh RSU Haulussy itu sendiri sebesar satu miliard per tahun. Dilain pihak kami juga harus ada jaminan dan perlindungan dari pemerintah dengan keamanan.

Baca Juga  Khutbah Jum'at di Masjid Al-Fatah, Kakanwil Kemenag Maluku Ajak Umat Petik 4 Pelajaran Dari Pandemi

“Sedangkan kalau pembuat insenerator sendiri sebenarnya jauh lebih murah dan lebih efisien, namun perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan keamanan masyarakat,” terangnya.

Munaswir menambahkan, dia sudah berkoordinasi dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Drs Roy Corneles Siauta. M.si , menanyakan terkait dengan lokasi Apakah jauh atau dekat dengan pemukiman.

“Tetapi menurut Kadis insenarator tersebut lokasinya itu jauh dari pemukiman penduduk, karena terkait dengan tingginya cerobong asap itu sendiri minimal kurang lebih dari 30 meter lebih dari standarisasi,” ujarnya.

Terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menurut dari Dinas nanti menyusul, karena ini proyek yang urgent mendesak dan harus butuh penyelesaian pembangunan yang cepat.

“Dengan pembangunan insinerator ini dari pihak warga Desa Suli menolak, menurut kadis sudah di usulkan oleh teman teman di Komisi III dan IV, masalah lingkungan hidup bermitra dengan Komisi III bukan IV. Komisi III mengusulkan agar kita tinjau langsung kenapa sampai ditolak, apakah sesuai dengan pernyataan Dinas itu betul bahwa lokasinya jauh jangan sampai lokasi dekat Mereka menolak,” tuturnya.

Baca Juga  Juara STQ Nasional XXVI Maluku Utara Diumumkan Malam ini

Munaswir menjelaskan, sempat ia membaca berita bahwa ada juga dari UKIM Yayasan Pendidikan menolak karena menurut mereka lokasi itu sangat dekat dengan lokasinya UKIM.

“Yang paling terpenting adalah, tidak mengganggu lingkungan sekitar, ya kalau cerobong asapnya ini rendah pendek pasti mengganggu tapi kalau tinggi kemudian teknologinya teknologi tinggi berarti menurut kami itu tidak mengganggu karena ramah lingkungan,” tukasnya.

Insinerator ada dua ada yang teratur biasa yang asapnya mengepul, itu bisa pengaruhi sekitar radius bisa sampai 100 meter tapi ada yang ramah lingkungan yang asapnya sangat sedikit keluar Namun kita harus pastikan Apa betul mesin yang dipakai mesin berteknologi tinggi dengan mesin ramah lingkungan.

“Ya jadi memang DPRD harus jeli melihat ini kita harus tinjau langsung ya Jadi kita harus cari solusi karena yang pertama di lain sisi kita sangat membutuhkan kehadiran incenerator tapi di sisi lain kita juga tidak boleh mengesampingkan keselamatan dan keamanan warga masyarakat setempat,” kata Munaswir.

Baca Juga  Terjadi Pemadaman Listrik, Pemuda dan Mahasiswa Desa Indari Demo PLN Bacan

Apalagi bisa mengganggu aktivitas pendidikan yang berikut kalau mau bicara subjektif saya juga ini wakil masyarakat Maluku Tengah Jadi sebetulnya sangat konsen di situ Kenapa kok bisa Katanya sih dari wayame dipindahkan ke desa Suli salahutu Nah makanya kita perlu tinjau langsung.

“Tanpa dasar AMDAL itu, dan itu katanya menurut Kadis itu dimaklumi oleh Kementerian lingkungan hidup yang menjadi persoalan sekarang ini ada penolakan kenapa bisa ada penolakan Apakah sudah sosialisasi belum dari dinas katanya sudah ada sosialisasi dan masyarakat sudah menerima,” terangnya.

Lanjutnya, katanya ada sebagian masyarakat yang menolak, kenapa bisa begitu katanya sih masyarakat menolak itu dia tidak ikut sosialisasi. “Ini menurut penjelasan kepala dinas ya untuk itu saya sudah usulkan kepada teman-teman di komisi IV baik Komisi III karena masalah lingkungan hidup ini dia bermitra dengan komisi III bukan komisi VI. Sehingga kita turun langsung ke lapangan untuk cek hal tersebut,” tutupnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.