Soroti Dugaan Pelanggaran Regulasi, Hena Hetu Desak Audit Tarif Transportasi Laut Maluku

oleh -41 Dilihat
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu Alteredik Sabandar, ST., mempertanyakan kesesuaian antara jenis kapal, fungsi pelabuhan, serta dasar hukum pengoperasian kapal tersebut.

Hena Hetu juga meminta tarif kelas ekonomi yang memang diwajibkan dalam ketentuan terkait tersedia dan diumumkan secara terbuka di pelabuhan maupun loket penjualan tiket.

DPRD Provinsi Maluku turut didorong menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap penyelenggaraan transportasi laut, termasuk memastikan setiap kebijakan tarif dan operasional angkutan memiliki dasar hukum yang jelas.

Tak hanya angkutan laut, Hena Hetu meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kelayakan kendaraan angkutan barang dan penumpang, termasuk pelaksanaan uji berkala kendaraan atau uji KIR.

Desakan itu dikaitkan dengan kecelakaan truk kontainer di Kota Ambon yang kembali memunculkan pertanyaan mengenai aspek keselamatan transportasi.

Bagi Hena Hetu, pembenahan transportasi Maluku harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kepastian tarif, kepatuhan terhadap regulasi, kelayakan sarana angkutan, hingga pengawasan oleh pemerintah dan lembaga legislatif.

Baca Juga  LBH Anti Korupsi Desak Inspektorat SBB Segera Serahkan LHP Dana Desa Laturake ke Polres

“Masyarakat Maluku tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan kepastian hukum dan tata kelola transportasi yang berpihak kepada kepentingan publik,” kata Alteredik.

“Maluku tidak butuh belas kasihan. Maluku membutuhkan kepastian hukum agar konektivitas antarpulau benar-benar menjadi hak masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak,” pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.