Pengelolaan kota juga harus melindungi lingkungan alami, menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai, menjaga kawasan produktif, serta memberikan perhatian lebih kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Mereka bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang harus diberdayakan agar mampu berpartisipasi secara produktif dan mandiri.
Prinsip-prinsip tersebut relevan bagi Ternate. Sebab, pembangunan kota yang hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik tanpa memperhitungkan keadilan sosial dan daya dukung lingkungan pada akhirnya hanya akan melahirkan persoalan baru.
Ternate tidak boleh kehilangan karakter maritimnya di tengah desakan pembangunan. Sebagai kota kepulauan yang memiliki keterbatasan ruang daratan, pendekatan pembangunan harus mampu menempatkan laut sebagai bagian integral dari sistem perencanaan kota, bukan sekadar latar geografis.
Pada akhirnya, tantangan terbesar penataan Kota Ternate bukan semata-mata bagaimana membangun lebih banyak, melainkan bagaimana membangun dengan benar. Diperlukan keberanian politik, konsistensi kebijakan, disiplin tata ruang, dan kesadaran kolektif untuk menempatkan kepentingan jangka panjang di atas kepentingan sesaat.
Sebab, kota yang baik bukanlah kota yang paling padat bangunannya atau paling gemerlap infrastrukturnya. Kota yang baik adalah kota yang mampu memberi ruang bagi manusia untuk hidup layak, lingkungan untuk tetap bernapas, dan generasi mendatang untuk mewarisi kehidupan yang lebih baik.









