Oleh: Nazaruddin, Kolumnis, Pemerhati Sosial Politik
Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI sejatinya adalah panggung sakral untuk menyemai nilai-nilai konstitusi ke dada generasi muda. Namun, sebuah fragmen video yang viral dari pelaksanaan di Kalimantan Barat tahun 2026 ini justru mempertontonkan parade arogansi otoritas yang menabrak logika hukum dan keadilan dasar.
Peristiwanya fatal. Dua regu memberikan jawaban yang identik mengenai prosedur pemilihan anggota BPK sesuai Pasal 23F UUD 1945. Satu regu diganjar poin penuh, sementara regu lainnya dihukum pengurangan nilai.
Saat dikritik, sang juri bukan melakukan verifikasi, melainkan melakukan gaslighting intelektual dengan bersikeras bahwa kata “DPD” tidak diucapkan, padahal telinga publik di seluruh jagat digital bisa mendengarnya dengan jelas dalam rekaman.
Absolutisme dan Feodalisme Modern
Kejadian ini bukan sekadar kesalahan teknis “salah dengar”. Ini adalah gejala klinis dari feodalisme intelektual yang masih mengakar. Dalam mentalitas ini, kebenaran tidak lagi bersumber pada teks konstitusi, melainkan pada “siapa yang memegang peluit”.
Sang juri, sebagai pemegang otoritas, merasa memiliki hak prerogatif untuk mendikte realitas. Ketika ia salah, fakta harus tunduk pada egonya. Inilah watak anti-kritik yang berbahaya: saat pemegang kuasa merasa bahwa mengakui kesalahan adalah kehinaan, padahal mempertahankan kekeliruan di atas kebenaran objektif adalah bentuk degradasi moral yang nyata.
