Mekanisme pengupahan tahun 2027 sebelumnya telah disosialisasikan Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri kepada para kepala daerah pada 16 November 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, kebijakan pengupahan 2027 berpedoman pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam ketentuan tersebut, gubernur berkewajiban menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur di masing-masing daerah.
Perhitungan upah minimum juga menggunakan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0, disertai pertimbangan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Pemprov Harapkan Kesejahteraan Pekerja Meningkat
Dalam proses perhitungan, pemerintah pusat menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Komponen kebutuhan hidup yang diperhitungkan meliputi kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal.
Gubernur Hendrik Lewerissa berharap kenaikan UMP Maluku 2027 dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha dan produktivitas ekonomi daerah.









