Akhmad Yani berharap Kota Tual tidak hanya mampu mempertahankan posisi dalam penilaian tingkat Provinsi Maluku, tetapi juga bersaing dengan pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia.
“Kalau bisa, kita masuk dalam penilaian tertinggi secara nasional. Ini bukan hanya untuk Provinsi Maluku saja, tetapi kita berharap bisa berkompetisi,” ujarnya.
Kejar Peningkatan MCP dan Survei Penilaian Integritas
Selain mempertahankan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP), Pemkot Tual juga menargetkan peningkatan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Bagi Akhmad Yani, kedua instrumen penilaian tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama dalam membangun sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Ia menilai, peningkatan indeks integritas tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka dalam penilaian, tetapi harus tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemkot Tual juga telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
Kerja sama itu diharapkan dapat memperkuat pendampingan hukum sekaligus mengoptimalkan langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.










