Muis kemudian mengingatkan kewajiban penyelenggara jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ia merujuk Pasal 24 yang mengatur kewajiban penyelenggara jalan untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila perbaikan belum dapat dilakukan, penyelenggara jalan wajib memberikan tanda atau rambu peringatan.
“Undang-undangnya sudah jelas. Penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Kalau belum dapat diperbaiki, harus ada tanda atau rambu peringatan. Jadi, keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan ketentuan pidana dalam Pasal 273 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang dapat dikenakan apabila unsur-unsurnya terpenuhi, termasuk ketika kelalaian penyelenggara jalan dalam memperbaiki atau memberikan tanda pada jalan rusak menyebabkan kecelakaan dengan akibat tertentu.
“Artinya, membiarkan jalan rusak tanpa perbaikan atau tanpa rambu peringatan bukan sekadar persoalan lemahnya pelayanan publik. Jika seluruh unsur dalam undang-undang terbukti, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 273,” jelasnya.










