“Setiap keterlambatan dalam kondisi darurat memiliki konsekuensi terhadap keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dinilai dari ada atau tidaknya layanan gratis, tetapi juga dari kemampuan sistem memberikan respons yang cepat, tepat, merata dan dapat diandalkan,” ujarnya.
Muis menegaskan, masyarakat BAHIM merupakan bagian dari warga Kota Ternate yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak.
Menurutnya, kondisi geografis kepulauan semestinya menjadi alasan pemerintah memperkuat sistem pelayanan dan rujukan, bukan justru menjadi alasan pelayanan berjalan lambat.
“Kalau setelah berbagai pemberitaan dan kritik publik belum ada pembenahan yang signifikan, maka masyarakat berhak mempertanyakan sikap pemerintah dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Pemerintah Kota Ternate harus menunjukkan sikapnya melalui tindakan, bukan hanya penjelasan,” katanya.
Pernyataan Wali Kota Harus Dibuktikan
Muis menilai pernyataan Wali Kota Ternate mengenai hak masyarakat Batang Dua, Hiri dan Moti untuk mendapatkan perhatian serta manfaat pembangunan secara proporsional merupakan komitmen yang positif.
Namun, komitmen tersebut, kata dia, harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.









