Selain itu, menurut Muis, secara perdata masyarakat yang mengalami kerugian akibat kondisi jalan pada prinsipnya memiliki ruang hukum untuk menuntut ganti kerugian apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata terpenuhi.
Sebelas Bulan Sorotan Ambulans Laut, Muis Desak Tambah Dua Armada
Persoalan pembangunan di wilayah kepulauan, kata Muis, tidak hanya berhenti pada kondisi jalan. Ia kembali menyoroti minimnya ketersediaan ambulans laut untuk pelayanan rujukan pasien di wilayah BAHIM.
Menurutnya, berbagai pemberitaan sejak Oktober 2025 hingga Agustus 2026 menunjukkan bahwa persoalan layanan rujukan kesehatan di wilayah kepulauan membutuhkan evaluasi serius dan menyeluruh.
“Sudah sebelas bulan masyarakat merasakan minimnya ketersediaan fasilitas rujukan pasien di BAHIM menjadi sorotan. Namun, hingga hari ini masyarakat BAHIM tidak merasakan perubahan yang benar-benar terjadi dan justru diselimuti kekhawatiran yang mendalam. Pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan ini terus berulang tanpa pembenahan yang nyata,” tegasnya.
Muis menyinggung sejumlah kasus pasien yang terpaksa dirujuk menggunakan bodi pajeko maupun kapal penumpang, serta keterlambatan evakuasi menggunakan ambulans laut.
Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut seharusnya menjadi peringatan bahwa sistem pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan membutuhkan pembenahan, termasuk penambahan dua armada ambulans laut.











