Walikota Ternate Janji Pemerataan di Hiri, Moti dan Batang Dua, Muis Ade Soroti Jalan Rusak dan Ambulans Laut

oleh -171 Dilihat
Pemerhati hukum Muis Ade menilai, komitmen pemerataan pembangunan tidak boleh berhenti sebagai pesan dalam seremoni kemerdekaan. Wilayah Batang Dua, Hiri dan Moti (BAHIM), khususnya Pulau Moti, menurutnya harus menjadi salah satu ukuran konkret sejauh mana pemerintah memenuhi hak dasar masyarakat di wilayah kepulauan.

“Setiap keterlambatan dalam kondisi darurat memiliki konsekuensi terhadap keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dinilai dari ada atau tidaknya layanan gratis, tetapi juga dari kemampuan sistem memberikan respons yang cepat, tepat, merata dan dapat diandalkan,” ujarnya.

Muis menegaskan, masyarakat BAHIM merupakan bagian dari warga Kota Ternate yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak.

Menurutnya, kondisi geografis kepulauan semestinya menjadi alasan pemerintah memperkuat sistem pelayanan dan rujukan, bukan justru menjadi alasan pelayanan berjalan lambat.

“Kalau setelah berbagai pemberitaan dan kritik publik belum ada pembenahan yang signifikan, maka masyarakat berhak mempertanyakan sikap pemerintah dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Pemerintah Kota Ternate harus menunjukkan sikapnya melalui tindakan, bukan hanya penjelasan,” katanya.

Pernyataan Wali Kota Harus Dibuktikan

Muis menilai pernyataan Wali Kota Ternate mengenai hak masyarakat Batang Dua, Hiri dan Moti untuk mendapatkan perhatian serta manfaat pembangunan secara proporsional merupakan komitmen yang positif.

Baca Juga  PDI Perjuangan Maluku Siapkan 100 Kader Ikuti Pendidikan dan Pelatihan Madya di Ambon

Namun, komitmen tersebut, kata dia, harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

No More Posts Available.

No more pages to load.