227 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Korupsi, Kemendagri Dorong Maluku dan Maluku Utara Perkuat Integritas

oleh -34 Dilihat
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, saat mewakili Mendagri dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Kamis (19/11/2026).

Ia menguraikan empat akar risiko korupsi di daerah, yakni faktor kepemimpinan dan politik, kebijakan dan tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas, serta data dan integritas.

Biaya politik yang tinggi, hubungan transaksional, serta konflik kepentingan antara kepala daerah, DPRD, birokrasi, dan penyedia barang maupun jasa dinilai menjadi salah satu pintu masuk penyimpangan.

Di sisi lain, data pengawasan yang masih tersebar dan belum terintegrasi turut menghambat upaya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

Kastorius juga memaparkan data KPK per Oktober 2026 yang mencatat sebanyak 227 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut penindakan korupsi sepanjang 2004–2026. Jumlah tersebut terdiri atas 31 gubernur dan wakil gubernur serta 196 bupati, wali kota, dan wakilnya.

Sementara itu, pemetaan area rawan korupsi periode 2025–2026 menunjukkan pengadaan barang dan jasa mendominasi dengan proporsi 61,1 persen dan nilai perkara Rp7,3 miliar. Berikutnya, manajemen ASN sebesar 27,8 persen dan pengelolaan keuangan sebesar 11,1 persen.

Baca Juga  Korupsi Proyek Jalan Lapen Rp9,3 Miliar di MBD, Empat Tersangka Ditahan Kejari

“Korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan peristiwa terisolasi, melainkan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun,” tegas Kastorius.

Karena itu, Kemendagri mendorong penguatan pencegahan sejak tahap perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, hingga pengendalian konflik kepentingan.

No More Posts Available.

No more pages to load.