Ia juga mengingatkan pesan Mendagri Tito Karnavian agar seluruh kepala daerah menjauhi praktik korupsi dan meningkatkan kualitas belanja daerah.
“Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak pernah lelah mengingatkan para kepala daerah: jauhi korupsi, karena jabatan adalah amanah, bukan kesempatan. Beliau juga terus menekankan peningkatan kualitas belanja daerah. Setiap rupiah APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata, sekaligus menopang terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Enam Langkah Konkret, Pakta Integritas Harus Dibuktikan
Untuk memastikan forum tersebut menghasilkan perubahan nyata, Kemendagri meminta pemerintah daerah menerjemahkan komitmen antikorupsi ke dalam enam langkah tindak lanjut.
Pertama, memetakan risiko pada delapan area prioritas serta sektor-sektor khusus yang rawan penyimpangan.
Kedua, memperkuat pengendalian sejak proses perencanaan hingga pembayaran. Ketiga, menempatkan APIP sebagai pemberi peringatan dini sekaligus mitra strategis pimpinan daerah, dengan tetap menjaga independensinya.
Keempat, mengintegrasikan data pengawasan serta menuntaskan pengaduan dan rekomendasi. Kelima, menyusun rencana aksi terukur yang dilengkapi penanggung jawab, tenggat waktu, dan bukti penyelesaian. Keenam, melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan seluruh rencana aksi tersebut.










